Dana Partai dan Kebijakan Publik

Oleh: Muhammad Susilo

London sudah memasuki musim semi. Langit membiru -tak lagi kusam seperti di musim dingin- dan suhu udara mulai hangat.

Naiknya temperatur biasanya diikuti dengan wajah-wajah cerah warga yang berkumpul untuk sekedar minum di luar kafe atau pub di sore hari, sambil menikmati matahari menghilang di bawah cakrawala.
Namun pagi para pejabat tinggi, naiknya suhu udara ini seakan mengikuti naiknya suhu politik.
Bukan karena persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya.
Sorotan ke pemerintah pimpinan Perdana Menteri David Cameron berawal dari berita yang diturunkan mingguan The Sunday Times.

Berita itu mengutip pernyataan bendahara Partai Konservatif, partainya PM Cameron, kepada sejumlah pengusaha bahwa sumbangan ke partai sebesar £250.000 (sekitar Rp3,6 miliar) akan diganjar dengan jamuan makan bersama PM Cameron dan menteri-menteri penting lain.
Tentunya tidak sekedar makan bersama para pejabat tinggi.

Peter Cruddas, demikian nama bendahara dan penggalang dana Partai Konservatif tersebut, mengatakan bila penyumbang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, penyumbang bisa menyampaikannya ke PM atau menteri lain, dan nanti akan dimasukkan ke unit kebijakan di kantor PM.
Intinya, bisa ditafsirkan, dengan memberi dana £250.000 ke Partai Konservatif, penyumbang bisa mempengaruhi kebijakan publik.

The Sunday Times bisa mendapatkan informasi yang begitu terperinci karena salah seorang reporternya menyaru sebagai pengusaha yang siap menggelontorkan uang ke kas Partai Konservatif.
Begitu berita ini tercetak pada hari Minggu pagi, orang-orang pun ramai membahasnya.
Yang paling keras mengecam adalah Partai Buruh yang sekarang beroposisi.
Pemimpin Partai Buruh, Ed Miliband, mengatakan kasus ini tidak boleh dilupakan dan dianggap selesai meski Cruddas sudah mundur dan PM Cameron memerintahkan penyelidikan internal.

Pembatasan jumlah sumbangan

Miliband yang pernah menjadi menteri di era PM Gordon Brown mengatakan harus ada penyelidikan independen mengenai pendanaan Partai Konservatif dan dugaan kaitan antara dana sumbangan dan kebijakan publik.

Penyumbang dijanjikan makan bersama dengan PM Cameron.
Dalam pandangan Miliband, kasus Cruddas ini sangat serius karena terkait dengan penyusunan kebijakan publik, kebijakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Para petinggi Partai Konservatif mencoba mengatasi kasus ini dengan mengatakan bahwa Cruddas 'hanya membual'.

Wakil pemimpin Partai Konservatif, Michael Fallon, mengatakan kebijakan publik tidak bisa dijual kepada para penyumbang. PM Cameron sendiri mengatakan tawaran Cruddas kepada para pengusaha jelas salah dan cara seperti ini bukan gaya Konservatif menggalang dana.

Selain soal transparansi dan etika berpolitik, yang juga mengemuka dari kasus ini adalah munculnya kembali seruan reformasi dana partai. Sempat muncul wacana agar sumbangan maksimal ke partai dibatasi maksimal £10.000 (sekitar Rp145 juta), meski PM Cameron menolaknya.

Wacana ini diusulkan untuk mengakhiri praktek kalangan tertentu yang biasa mengeluarkan sumbangan besar ke partai-partai politik. Pihak pengusul ingin agar partai yang berkuasa tidak menjual kebijakan publik ke segelintir orang.

Kebijakan publik, kata para pengusul, harus menghamba kepada kepentingan rakyat banyak, bukan ke satu dua pengusaha yang menyumbang ratusan ribu poundsterling ke kas partai yang berkuasa.

sumber: http://www.bbc.co.uk/blogs/indonesia/london/2012/03/dana-partai-dan-kebijakan-publ.html