Survei: Publik Rindukan Masa Soeharto

Hanya 22,8 persen responden survei Indo Barometer nyatakan Orde Reformasi lebih baik

VIVAnews - Masyarakat Indonesia saat ini mendambakan kondisi seperti era Orde Baru, di mana pemerintahan dipegang oleh Presiden Soeharto. Itulah kesimpulan survei Indo Barometer atas 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia pada tanggal 25 April sampai 4 Mei 2011.

Indo Barometer menemukan, 40,9 persen memilih kondisi pada saat masa Orde Baru. "Hanya 22,8 persen yang memilih kondisi saat ini (di masa Reformasi)," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu 15 Mei 2011.

Lebih lanjut Qodari menjelaskan, masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan sama-sama menyatakan Orde Baru lebih baik. "Namun secara persentase publik perkotaan menyatakan Orde Baru lebih baik, lebih tinggi, yakni 47,7 persen dibandingkan pedesaan yakni 35,7 persen," katanya.

Hal menarik, hampir responden dari semua pulau mengganggap Orde Baru lebih baik dari pada Era Reformasi kecuali Pulau Sulawesi. Publik di Pulau Jawa yang memberikan tanggapan paling banyak dalam memilih masa Orde Baru yakni 48 persen.

"Di Sulawesi pemilih era reformasi lebih banyak yakni 41,1 persen," tuturnya.

Ekonom Faisal Basri yang menjadi penanggap hasil survei menyatakan, perubahan pembangunan perekonomian pada era Reformasi justru lebih dirasakan penduduk di perkotaan dari pada di pedesaan. Masyarakat pedesaan seharusnya lebih merasa Orde Baru adalah era terbaik untuk mereka.

Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan reformasi hanya memperhatikan daerah perkotaan dari pada pedesaan sehingga penurunan tingkat kemiskinan jauh lebih lambat di daerah pedesaan.

"Di desa banyak orang yang merasakan orde Reformasi tidak lebih baik dari pada orang kota. Ini wajar karena 2/3 orang miskin ada di desa," ujarnya.

Lambatnya perbaikan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan ini, menurutnya, disebabkan oleh era reformasi tidak mendukung sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat desa. Pemerintah dalam era reformasi tidak membantu petani dalam menjaga harga hasil pertanian dan juga infrastrukturnya. "Orde Reformasi banyak mementingkan pembangunan jalan tol dan bandara," katanya.

Hal ini terbukti dengan anjloknya harga beras dalam negeri karena fungsi Bulog yang semakin minim, akibatnya mekanisme pasar semakin jalan dan produk-produk impor membanjiri konsumen. Faktor lain ialah tidak adanya pembangunan bendungan baru dan sistim irigasi yang telah banyak rusak. "Hal inilah yang membuat petani tidak bisa bersaing," katanya. (eh)
• VIVAnews