Hutang Adalah Instrumen Untuk Mencapai Kesejahteraan

Saduran
Dalam: "Wimar Live" di Metro TV

05 June 2009

oleh Didiet Adiputro


Persepsi negatif masyarakat kita terhadap hutang luar negeri tidak terlepas dari trauma masa lalu pada zaman Orde Baru, dimana kita berhutang dalam jumlah yang sangat besar tanpa ada transparansi dalam pemakaiannya. Belum lagi pendapat beberapa ekonom yang mejadi panutan seperti Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang mengatakan 30 persen dari APBN kita pasti bocor (dikorupsi). Hal tersebut ditengarai menjadi penyebab masyarakat kita hingga kini bersikap antipati terhadap hutang.

Padahal menurut Sri Mulyani, hutang hanyalah instrumen penerimaan negara untuk mengatasi defisit. Karena kita tidak hanya bisa mengandalkan sektor penerimaan pajak disaat kondisi kesadaran pajak masyarakat kita masih rendah. Belum lagi kewajiban membayar beban hutang masa lalu (Orde Baru) yang membuat kebutuhan kita semakin besar.

Dengan kondisi hutang luar negeri kita yang mencapai 1.640 Triliun, Sri Mulyani mengakui jumlah hutang kita memang bertambah, tapi itu tidak buruk. Jika dibandingkan dengan Jepang yang hutangnya mencapai 150 persen dari PDB, sementara kita 30 persen dari PDB. Indonesia masih masuk kategori aman dengan jumlah hutang tersebut. Disaat banyak negara-negara raksasa ekonomi seperti India yang mengalami defisit APBN sekitar 6 persen dan AS yang mencapai defisit 9 persen, justru Indonesia tahun 2008 hanya defisit sebesar 0,1 persen. Secara makro kondisi hutang kita sebenarnya masih dalam situasi yang belum membahayakan.

Namun Sri Mulyani menyayangkan sikap para politisi saat ini yang sering menggunakan kata hutang sebagai salah satu jargon politik untuk mendapatkan simpati masyarakat. "Kekhawatiran masyarakat akan hutang justru disebabkan karena ketidaktahuan itu sendiri", ujar mantan Kepala Bappenas ini.

Yang penting di era keterbukaan sekarang pengawasan penggunaan hutang dilakukan secara bersama dan berlapis. Jika dulu tidak pernah jelas jumlah dan penggunaannya untuk apa, saat ini anggaran yang ada diawasi oleh internal auditor seperti BPKP, ditambah kondisi DPR yang makin kritis dan BPK yang independen. Masyarakat, LSM. Pengamatpun bebas mengontrol dan mengetahui penggunaan hutang yang selalu diupdate dalam website. Sehingga hutang yang kita punya bisa digunakan untuk membangun berbagai hal yang mempunyai manfaat ekonomi yang lebih besar dari nilai hutang tadi.

Menjawab isu yang mengaitkan dirinya sebagai antek IMF yang punya stigma buruk di masyarakat. Mantan ketua LPEM UI ini mengatakan bahwa sebagian orang yang mencekoki masyarakat dengan konsep seperti itu sehingga menimbulkan ketakutan di masyarakat akan IMF. Mungkin ini dilakukan agar mereka terlihat seperti pahlawan dan berkepentingan untuk membuat masyarakat Indonesia tetap bodoh, agar dia bisa berkuasa. "Indonesia anggota IMF, makanya seluruh menteri keuangan yang menjadi anggota IMF otomatis menjadi anggota board, ini sama seperti Presiden mengirim dubes saja", tuturnya. Sri Mulyani sendiri ditunjuk sebagai anggota Board Director di IMF oleh Presiden Megawati. “itu bukan keinginan saya sendiri tapi ditunjuk oleh Presiden Megawati untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan 11 negara lainnya”, ujarnya