Monday 30 April 2012

Dana Partai dan Kebijakan Publik

Oleh: Muhammad Susilo

London sudah memasuki musim semi. Langit membiru -tak lagi kusam seperti di musim dingin- dan suhu udara mulai hangat.

Naiknya temperatur biasanya diikuti dengan wajah-wajah cerah warga yang berkumpul untuk sekedar minum di luar kafe atau pub di sore hari, sambil menikmati matahari menghilang di bawah cakrawala.
Namun pagi para pejabat tinggi, naiknya suhu udara ini seakan mengikuti naiknya suhu politik.
Bukan karena persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya.
Sorotan ke pemerintah pimpinan Perdana Menteri David Cameron berawal dari berita yang diturunkan mingguan The Sunday Times.

Berita itu mengutip pernyataan bendahara Partai Konservatif, partainya PM Cameron, kepada sejumlah pengusaha bahwa sumbangan ke partai sebesar £250.000 (sekitar Rp3,6 miliar) akan diganjar dengan jamuan makan bersama PM Cameron dan menteri-menteri penting lain.
Tentunya tidak sekedar makan bersama para pejabat tinggi.

Peter Cruddas, demikian nama bendahara dan penggalang dana Partai Konservatif tersebut, mengatakan bila penyumbang tidak puas dengan kebijakan pemerintah, penyumbang bisa menyampaikannya ke PM atau menteri lain, dan nanti akan dimasukkan ke unit kebijakan di kantor PM.
Intinya, bisa ditafsirkan, dengan memberi dana £250.000 ke Partai Konservatif, penyumbang bisa mempengaruhi kebijakan publik.

The Sunday Times bisa mendapatkan informasi yang begitu terperinci karena salah seorang reporternya menyaru sebagai pengusaha yang siap menggelontorkan uang ke kas Partai Konservatif.
Begitu berita ini tercetak pada hari Minggu pagi, orang-orang pun ramai membahasnya.
Yang paling keras mengecam adalah Partai Buruh yang sekarang beroposisi.
Pemimpin Partai Buruh, Ed Miliband, mengatakan kasus ini tidak boleh dilupakan dan dianggap selesai meski Cruddas sudah mundur dan PM Cameron memerintahkan penyelidikan internal.

Pembatasan jumlah sumbangan

Miliband yang pernah menjadi menteri di era PM Gordon Brown mengatakan harus ada penyelidikan independen mengenai pendanaan Partai Konservatif dan dugaan kaitan antara dana sumbangan dan kebijakan publik.

Penyumbang dijanjikan makan bersama dengan PM Cameron.
Dalam pandangan Miliband, kasus Cruddas ini sangat serius karena terkait dengan penyusunan kebijakan publik, kebijakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Para petinggi Partai Konservatif mencoba mengatasi kasus ini dengan mengatakan bahwa Cruddas 'hanya membual'.

Wakil pemimpin Partai Konservatif, Michael Fallon, mengatakan kebijakan publik tidak bisa dijual kepada para penyumbang. PM Cameron sendiri mengatakan tawaran Cruddas kepada para pengusaha jelas salah dan cara seperti ini bukan gaya Konservatif menggalang dana.

Selain soal transparansi dan etika berpolitik, yang juga mengemuka dari kasus ini adalah munculnya kembali seruan reformasi dana partai. Sempat muncul wacana agar sumbangan maksimal ke partai dibatasi maksimal £10.000 (sekitar Rp145 juta), meski PM Cameron menolaknya.

Wacana ini diusulkan untuk mengakhiri praktek kalangan tertentu yang biasa mengeluarkan sumbangan besar ke partai-partai politik. Pihak pengusul ingin agar partai yang berkuasa tidak menjual kebijakan publik ke segelintir orang.

Kebijakan publik, kata para pengusul, harus menghamba kepada kepentingan rakyat banyak, bukan ke satu dua pengusaha yang menyumbang ratusan ribu poundsterling ke kas partai yang berkuasa.

sumber: http://www.bbc.co.uk/blogs/indonesia/london/2012/03/dana-partai-dan-kebijakan-publ.html

Saturday 21 April 2012

DR.H.ZAINAL ASIKIN,SH,SH: Mataram Undercover

DR.H.ZAINAL ASIKIN,SH,SH: Mataram Undercover: MATARAM  UNDERCOVER PENELITIAN  TENTANG  PENGARUH RUMAH KOS BAGI TINDAKAN PIDANA DI KOTA MATARAM , PENGGUNAAN  NARKOBA, dan HUBUNGAN SEKS PR...

DR.H.ZAINAL ASIKIN,SH,SH: Hukum Singapura

DR.H.ZAINAL ASIKIN,SH,SH: Hukum Singapura:                                                              Sistem    Hukum Singapura                               1.   PENGANTAR ...

DR.H.ZAINAL ASIKIN,SH,SH: Resahnya Unram Karena Nazarudin

DR.H.ZAINAL ASIKIN,SH,SH: Resahnya Unram Karena Nazarudin: RESAHNYA   UNRAM KARENA   kasus   NAZARUDIN Oleh Dr.H.Zainal Asikin,SH,SU A.     Pengantar Dalam   beberapa hari terakhir ini   ...

Saturday 14 April 2012

Kisah Dari Tetangga Sebelah


3,5 juta warga Inggris tidak pernah melihat tetangganya
Pada liburan Paskah ini saya kedatangan pasangan yang tinggal di sebelah rumah kami. Kami kenal sudah sejak beberapa lama, namun baru kali ini mereka datang dan ngobrol di rumah kami sambil minum teh.

Bagi Anda di Indonesia, mungkin akan mengatakan tidak ada yang istimewa dari kunjungan tetangga ini. Bukankah tetangga harus saling kenal?

Saya tidak tahu situasi persisnya di negara-negara lain, tetapi di Inggris, survei menunjukkan 3,5 juta warga mengaku tidak pernah melihat tetangga, apalagi menemui mereka.

Terungkap juga dalam survei itu, bahwa 1,1 juta warga di Inggris lebih memilih memanggil polisi, ketika mereka merasa tidak nyaman dengan tetangga, mungkin karena suara musik yang terlalu keras, atau karena sebab-sebab lain.

Sepertinya mereka lebih suka polisi yang mengatasi masalah, daripada menemui dan meminta tetangga untuk mengecilkan suara musik.

Hasil survei ini menjadi salah satu pendukung kesimpulan bahwa warga di Inggris makin terisolasi.
Para pengamat sosial mengatakan, beberapa dekade lalu pemandangan tetangga saling bersapa dan mengobrol di pagar kebun belakang sambil menjemur pakaian adalah sesuatu yang lumrah.
Pertemuan warga

Kini, pemandangan di atas makin sulit ditemui.
Bersosial dengan tetangga dinilai makin jarang dilakukan. 
Anggota komunitas yang menggelar perayaan di jalan, biasa disebut street party, untuk menandai peristiwa tertentu seperti perkawinan kerajaan, mungkin makin kikuk ketika untuk pertama kalinya saling bertemu dan bersapa.

Di luar acara street party ini, sebenarnya masih ada semacam rapat RT di Inggris.
Di tempat saya tinggal misalnya ada acara temu warga yang digelar beberapa bulan sekali, yang digagas oleh polisi London. Dalam pertemuan ini antara lain dibahas masalah kebersihan dan keamanan lingkungan.
Kembali ke kegiatan bersosial dengan tetangga. Para pengamat mengatakan perkembangan ekonomi dan teknologi juga ikut berperan membuat warga tidak kenal dengan tetangga.

Saat ini misalnya sangat sulit ditemukan kantor pos, apalagi pompa air bersama di tengah pemukiman warga, yang berarti kesempatan untuk bertemu dan ngobrol antar warga menjadi sangat kecil.
Ikatan geografis luntur?

Supermarket besar dan kantor pos kini cenderung jauh dari pemukiman.
Aneka hiburan, baik berupa acara televisi maupun game, kini tersedia di semua rumah tangga, yang membuat orang lebih suka tinggal di dalam rumah.

Apakah ini perkembangan yang mengkhawatirkan? Mungkin. Namun ada juga yang menganggapnya sebagai perkembangan sosial yang tidak bisa dihindari.

Ada tipe orang yang senang bersosial, ada juga yang tidak, kata Martin, warga di London utara seperti dikutip koran Independent.

Juga, di era Facebook dan Twitter, warga mungkin tidak kenal betul tetangga mereka namun terkoneksi dengan ratusan bahkan ribuan orang melalui internet.
Komunitas tidak hanya diikat oleh faktor geografis, tetapi juga oleh kerja, dan media sosial di internet.
Tentunya memiliki tetangga yang baik dan ramah patut disyukuri. Kalau tidak, tentu bukan akhir dari segala-galanya.

Article:
Oleh:  Muhammad Susilo
http://www.bbc.co.uk/blogs/indonesia/london/2012/04/kisah-dari-tetangga-sebelah.html

Menteri Energi Inggris Mundur Gara-gara Ngebut


Chris Huhne
Mungkin Anda bertanya-tanya ketika membaca berita bahwa seorang menteri di Inggris mundur gara-gara ngebut. "Kan hanya ngebut. Masak dia harus meninggalkan kursi menteri. Itu kan pelanggaran kecil," begitu mungkin Anda berkomentar.
Sepertinya kecil dan sepele. Tidak serius. Tapi ternyata kasus yang menimpa Menteri Energi Inggris, Chris Huhne, tidak sekedar mengebut.
Agar jelas duduk persoalannya, izinkan saya menjelaskan latar belakang kasus ini, yang terjadi pada suatu malam di tahun2003.
Huhne, yang ketika itu anggota Parlemen Eropa yang berkantor di Strasbourg, Prancis, tiba di Stansted -satu kota di pinggiran London- dengan pesawat terbang. Dari Stansted ia mengendarai mobil ke rumahnya. Dalam perjalanan ini mobil Huhne tertangkap kamera karena melaju dengan kecepatan di atas ambang yang diperbolehkan.

Sanksi pelanggaran ini adalah denda dan pemberian poin di Surat Izin Mengemudi (SIM). Poin ini menunjukkan bahwa pemegang SIM telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Makin berat kadarnya, makin besar poin yang dijatuhkan.
Nah, Huhne diduga meminta orang lain -belakangan diyakini istrinya sendiri ketika itu- untuk mengambil poin ini.

Anda mungkin akan beralasan tidak masalah istri mengambil poin suami dan sebaiknya media tak perlu membesar-besarkan persoalan.
Tapi, belakangan terungkap bahwa kecil kemungkinan istri Huhne di mobil tersebut ketika pelanggaran terjadi. Penelusuran koran The Guardian dan Daily Telegraph menunjukkan istri Huhne sedang menghadiri seminar dan jamuan makan malam di pusat kota London ketika Huhne diduga melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kejujuran

Ketika dilakukan penyelidikan oleh polisi, Huhne tetap memegang klaim bahwa ia tidak mengendarai mobil tersebut.
Kasus ini kemudian dilimpahkan ke kejaksaan yang menyimpulkan hari Jumat (3/2/2012) terdapat cukup bukti untuk mendakwa Huhne telah menghalangi proses hukum.
Sebelum kejaksaan resmi mengeluarkan dakwaan, Wakil Perdana Menteri Nick Clegg mengatakan kasus Huhne bukan perkara biasa. Clegg dan Huhne berasal dari partai yang sama, Liberal Demokrat, mitra koalisi Partai Konservatif di pemerintah pimpinan Perdana Menteri David Cameron.
"Kasus Huhne adalah kasus serius kalau ia didakwa secara resmi," kata Clegg pada pekan terakhir Januari lalu.
"Kode etik menteri menyebutkan, seorang menteri tidak harus langsung mundur ketika menghadapi masalah. Namun yang perlu diketahui masyarakat adalah, kami ingin pemerintah dipandang menegakkan standar tertinggi untuk urusan kejujuran," kata Clegg.

Kata kuncinya adalah kejujuran dan dalam kasus ini Menteri Huhne diduga telah berbohong kepada aparat penegak hukum.
Wakil PM Nick Clegg mengatakan pemerintah sangat menjunjung tinggi kejujuran.

Di Inggris, sama halnya dengan banyak negara lain, integritas pribadi para pejabat publik adalah segala-galanya.
Untuk Pak Menteri Huhne, pengadilan nanti yang akan memutuskan apakah ia telah berbohong dan menghalangi proses hukum.
Untuk sementara ini, Huhne harus merelakan kursi Menteri Energi lepas dari genggamannya...



Sumber: http://www.bbc.co.uk/blogs/indonesia/london/2012/02/ngebut-dan-lepasnya-jabatan-me.html